READ.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan SRIKANDI Jaga Desa dalam menjembatani berbagai program pemerintah agar dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
Menurut Gusnar, desa memiliki posisi penting karena menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan. Di tingkat desa, terdapat kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki peran dalam menjalankan serta mengawal pembangunan.
“Saya ingin menyampaikan bahwa di desa adalah ujung tombak terdepan daripada pelaksanaan pembangunan. Di sana ada kepala desa dan ada Badan Permusyawaratan Desa,” ujar Gusnar saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sekaligus pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan SRIKANDI Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo masa bakti 2026-2031 di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026).
Gusnar menilai keberadaan ABPEDNAS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.
Ia berharap ABPEDNAS dapat menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat desa dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa, khususnya kepala desa.
Menurut Gusnar, ABPEDNAS juga memiliki sumber daya yang dapat berperan sebagai mentor sekaligus promotor dalam mendukung berbagai program pemerintah.
Salah satunya, kata dia, adalah program hilirisasi ayam terintegrasi yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pengentasan kemiskinan di Gorontalo.
“ABPEDNAS ini punya sumber daya yang bisa menjadi mentor dan promotor untuk membantu program pemerintah,” kata Gusnar.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Reda Manthovani mengatakan, ABPEDNAS memiliki peran dalam mengoordinasikan program pemerintah pusat agar implementasinya dapat menjangkau masyarakat di desa.
Menurut Reda, berbagai program kementerian perlu dijembatani hingga ke tingkat desa sehingga manfaatnya dapat diterima masyarakat secara lebih maksimal.
Ia mencontohkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi salah satu program pemerintah pusat. Menurutnya, ABPEDNAS dapat membantu memastikan program tersebut tidak hanya terlaksana di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau masyarakat di desa.
“Supaya rakyat bisa juga menikmati program yang sudah direncanakan pemerintah pusat seperti saya bilang sama Pak Wamenkes, punya program cek kesehatan gratis. Bagaimana caranya supaya sampai ke desa-desa selain di puskesmas,” ujar Reda.
Reda mengatakan, keberadaan jaringan ABPEDNAS di desa dapat dimanfaatkan untuk membantu menyalurkan petugas sehingga pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau keluarga di masing-masing desa.
Selain menjadi penghubung program pemerintah, Reda menyebut program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sejak awal diarahkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan keuangan desa oleh oknum kepala desa.
Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan hingga triwulan IV, kondisi pengelolaan desa di Provinsi Gorontalo masih berada dalam keadaan terkendali.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP ABPEDNAS Aditya Yusma Pratama, Ketua Umum DPP SRIKANDI Jaga Desa Ella Nurlela Tubagoes, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus.
Dalam kegiatan itu, Syarif Mbuinga dikukuhkan sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, sementara Idah Syahidah Rusli Habibie dipercaya sebagai Ketua DPD SRIKANDI Jaga Desa Provinsi Gorontalo untuk masa bakti 2026-2031.
