READ.ID – Tiga wilayah di Provinsi Gorontalo, yakni Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) status siaga darurat akibat bencana kekeringan yang dipicu musim kemarau panjang.
Analisis Kebencanaan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Mohamad Tahir Laendeng, mengatakan kondisi kekeringan paling parah terjadi di Kabupaten Bone Bolango.
Menurutnya, kemarau panjang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah dataran tinggi karena mengalami krisis air bersih.
“Kemarau panjang ini berdampak signifikan pada masyarakat, terutama di kecamatan yang berada di wilayah ketinggian, karena mereka mengalami krisis air bersih,” kata Mohamad Tahir di Kota Gorontalo, Senin.
Berdasarkan data terkini, dampak kekeringan telah meluas ke 52 desa yang tersebar di tiga kabupaten tersebut. Sebanyak 6.520 kepala keluarga atau 16.758 jiwa tercatat terdampak bencana kekeringan.
Sebagai langkah penanganan, BPBD Provinsi Gorontalo bersama tim gabungan lintas sektor telah menyalurkan sekitar 36.000 liter air bersih selama satu bulan terakhir.
Distribusi air bersih tersebut menyasar wilayah terdampak yang meliputi tujuh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, enam kecamatan di Kabupaten Gorontalo, dan satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara.
Mohamad Tahir menjelaskan, pendistribusian air bersih tersebut mengandalkan pasokan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sumber utama.
Dalam proses distribusinya, BPBD Provinsi Gorontalo juga mendapat dukungan dari sejumlah instansi, di antaranya BPBD kabupaten, Palang Merah Indonesia (PMI), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), serta Balai Wilayah Sungai (BWS).
Selain menyebabkan krisis air bersih, kemarau panjang juga mulai mengancam sektor pertanian. Berdasarkan hasil pengamatan visual, hampir seluruh lahan pertanian yang baru ditanami mulai mengalami kekeringan.
Untuk saat ini, laporan resmi yang diterima BPBD baru berasal dari Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sekitar lima hektare lahan jagung milik warga di wilayah tersebut terdampak kekeringan dan diperkirakan mengalami puso atau gagal panen.
Sementara itu, untuk kebijakan di tingkat provinsi, SK Gubernur Gorontalo mengenai status siaga darurat kekeringan tingkat provinsi belum diterbitkan.
Meski demikian, BPBD Provinsi Gorontalo telah melakukan langkah antisipasi sejak dua bulan lalu, termasuk menyiagakan personel piket untuk menangani berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan.
“Kami juga telah melakukan koordinasi lintas sektor bersama PDAM, BPBD kabupaten dan kota, TNI, Polri, dan PMI, untuk mengoptimalkan pendistribusian air sekaligus bersiap melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ujar Mohamad Tahir.
