READ.ID – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, yang juga Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Gorontalo, menjelaskan alasan masih adanya sekolah yang belum menerima program MBG.
Penjelasan tersebut disampaikan Idah setelah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (4/9/2026) Pagi.
Idah memastikan tidak terdapat persyaratan khusus bagi sekolah untuk mendapatkan program MBG. Menurutnya, seluruh sekolah pada prinsipnya menjadi bagian dari sasaran program tersebut.
“Tidak ada syarat untuk sekolah. Semua wajib menerima MBG. Tetapi, setiap wilayah diharapkan memiliki SPPG, karena satu SPPG itu menangani sekitar 1.000 sampai 2.000 penerima manfaat,” jelas Idah.
Ia mengatakan, kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyaluran MBG di setiap wilayah. Sebab, satu dapur SPPG harus mampu melayani jumlah penerima manfaat yang cukup banyak.
“Jadi kalau ada sekolah yang belum menerima sampai saat ini, itu tergantung dari dapur SPPG-nya, siap atau tidak. Intinya bukan karena sekolahnya, tetapi tergantung kesiapan SPPG di sekitarnya,” ujarnya.
Idah menjelaskan bahwa sasaran penerima manfaat MBG tidak hanya siswa dari jenjang TK hingga SMA. Program tersebut juga menyasar kelompok lainnya, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dengan cakupan penerima manfaat yang luas tersebut, kebutuhan pelayanan di setiap SPPG menjadi cukup besar. Karena itu, keberadaan dan kesiapan dapur SPPG sangat menentukan luasnya jangkauan program MBG.
Menurut Idah, operasional SPPG juga harus memenuhi sejumlah ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam penyediaannya, pemerintah tidak berjalan sendiri karena pembangunan dan pengadaan dapur SPPG turut melibatkan pihak investor.
Untuk Provinsi Gorontalo, Idah menyebut saat ini terdapat 90 SPPG. Namun, sebagian masih menjalani proses evaluasi. Beberapa SPPG bahkan untuk sementara disuspend karena belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan 22 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penambahan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat MBG, khususnya di wilayah yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal.
“Jumlah SPPG saat ini masih 90. Belum ada tambahan dapur yang beroperasi karena semuanya dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional. SPPG yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat pasti ditutup sementara untuk dilengkapi,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Idah menyampaikan permohonan maaf kepada sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum mendapatkan manfaat program MBG.
Ia menegaskan, belum terjangkaunya sejumlah sekolah bukan disebabkan adanya persyaratan tertentu dari pihak sekolah. Kondisi tersebut lebih berkaitan dengan kesiapan SPPG yang melayani wilayah masing-masing.
