READ.ID – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Aryanto Husain menjadi narasumber pada kegiatan Ocean For Prosperity Project-Lautra, dengan membawakan materi tentang Pariwisata Bahari dan Konservasi Laut di Provinsi Gorontalo, Kamis (1/8/2024).
Aryanto Husain memaparkan, bahwa konsep bagaimana laut Gorontalo bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat dalam sisi ekonomi, tapi tidak merusak sisi ekologinya sangat penting dilakukan.
Pihaknya menyatakan, ada beberapa point yang menjadi hal penting untuk bisa dilakukan dalam mengembangkan wisata laut.
Alasannya, dari dimensi pembangunan pariwisata, juga memiliki kepentingan besar terhadap laut. Terlebih, daerah Gorontalo adalah daerah memiliki wilayah hutan, hulu, dan hilir.
Selain itu, Pariwisata tidak hanya berbicara soal blue ekonomi, melainkan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Aryanto, tentunya hal ini menarik, sebab pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 8%, sehingga kebutuhan investasi dan pembangunan masa mendatang harus memenuhi target tersebut.
“Alhamdulillah, blue ekonomi telah menawarkan dinamika di masyarakat, dengan konsep Wisata Bahari,” ungkap Aryanto.
Lebih lanjut, bagi Aryanto, berbicara wisata Bahari, tentu memiliki prasyarat yang berlaku.
Sebab, kata Aryanto, kebutuhan ekosistem laut yang bersih dan indah, juga sangat dibutuhkan.
“Juga harus membangun kepedulian terhadap Sustainable dari kawasan perairan,” terangnya.
Secara singkat, Pariwisata di Provinsi Gorontalo pun sudah di proyeksikan oleh pihak Bank Indonesia sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi.
Kendati begitu, harus diakui kita belum memaksimalkan untuk mengembangkan pariwisata ini, yaitu pariwisata berkelanjutan internasional.
“Saya berharap, kita bersama-sama memperkuat kapasitas pengelola wisata Hiu Paus, agar benar-benar menjadi pariwisata premium yang berkelas international,” ucap Aryanto.
Disamping itu, pihaknya pun meyakini bahwa pariwisata bahari sangat konektif dengan pembangunan berkelanjutan.
“Terakhir, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, dan terpenting adalah kebijakan infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pembangunan,” pungkasnya.
