READ.ID – Anggota Badan Anggaran DPR RI Vera Febyanthy menyayangkan besaran dana desa yang dialokasikan pada RAPBN 2024. Menurutnya, porsi dana desa yang dampaknya bisa langsung ke masyarakat masih jauh di bawah alokasi belanja infrastruktur.
“Angka yang paling tinggi adalah infrastruktur daripada dana desa. Infrastruktur jauh lebih bengkak dan membesar dibandingkan untuk dana desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita pikir tadinya mungkin ada pergerakan (untuk dana desa),” ujar Vera saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna mengenai penyampaian pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi Partai Demokrat itu menyinggung kehadiran revis Undang-Undang Desa yang sedang digodok di DPR. ia berharap revisi UU tersebut bisa berkontribusi pada peningkatan Dana Desa.
“Saya nggak tahu nantinya APBN atau UU Desa dulu (yang bisa merealisasikan peningkatan dana desa), (sepertinya) nggak mungkin keuber. Semoga ada perubahan lah. Saya berharap dana desa itu ada peningkatan untuk di tahun 2025 kemungkinan ya,” lanjutnya.
Secara gamblang, Vera yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini menyampaikan bahwa ia menaruh perhatian lebih pada dana transfer ke daerah, termasuk dana desa. Menurutnya dana tersebut berpengaruh pada pertumbuhan di tingkat desa hingga kabupaten dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Kita berharap lah transfer daerah ini terus meningkat karena disitu lah pertumbuhan itu dimulai, dari tingkat pedesaan sampai kabupaten. Concern saya di situ, Dana Transfer Daerah yang sangat-sangat minim padahal bisa lebih teknis dan (berdampak) ke masyarakat langsung,” tegasnya.
Merujuk pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI, RI tercantum bahwa besaran Dana Desa pada RAPBN 2024 adalah Rp71 triliun naik dari Rp69,9 pada Outlook APBN 2023. Sebagai perbandingan, anggaran infrastruktur yang akan digelontorkan pada RAPBN 2024 anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun sebesar Rp422,7 triliun.
