READ.ID – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh (PUK FSPMI) TKBM Anggrek Maju menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Selasa 05/05/2026.
Aksi tersebut digelar di dua lokasi berbeda, yakni di halaman Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengawalan terhadap kepentingan buruh di daerah.
Dalam aksi tersebut, para buruh mengusung sejumlah tuntutan utama. Di antaranya meminta Dinas Perindagkop menghentikan kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap koperasi buruh, serta mendesak pemerintah agar lebih fokus mengatur praktik koperasi simpan pinjam harian atau mingguan yang dinilai memberatkan masyarakat kecil.
Selain itu, massa aksi juga meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencopot Kepala Dinas Perindagkop, serta menuntut perlakuan yang adil terhadap koperasi buruh.
Pada titik aksi pertama, massa aksi diterima langsung oleh Asisten II Setda Gorontalo Utara, Marzuki Tome. Menanggapi tuntutan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi para buruh.
“Kami selaku pemerintah daerah akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi, termasuk memanggil langsung Kepala Dinas Perindagkop,” ujar Marzuki.
Sementara itu, pada titik aksi kedua, massa aksi diterima oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hendra Nurdin. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi antara perwakilan buruh dan pihak DPRD.
Dalam audiensi tersebut, salah satu orator aksi sekaligus Ketua Koperasi TKBM Anggrek Maju, Ahmad Fajrin, menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi buruh bermula dari hambatan administratif hingga dugaan perlakuan tidak adil terhadap koperasi yang dipimpinnya.
“Kami sudah memiliki badan hukum dan memenuhi ketentuan, tetapi justru dipersulit dalam proses administrasi. Ini yang kami anggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap koperasi buruh,” tegas Fajrin.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran koperasi tersebut bertujuan membuka akses kerja bagi masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pelabuhan.
“Kami hanya ingin keadilan, agar buruh lokal juga mendapat kesempatan bekerja, bukan justru dihalangi,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut audiensi, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan komisi pada Senin pekan depan.
Aksi yang dipimpin oleh Roflan Hulinggato tersebut berlangsung kondusif dan mendapat pengawalan dari Polres Gorontalo Utara, meskipun sempat diwarnai aksi pembakaran ban oleh massa.
