READ.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo merampungkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
Anggota Banggar DPRD Kota Gorontalo, Erman Latjengke mengatakan, dengan telah selesainya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2023, maka akan dilanjutkan paripurna penandatanganan persetujuan.
“Dari sekian jam kita membahas alhamdulillah seluruh penjelasan yang telah disampaikan pihak TAPD kepada Banggar telah menemukan sebuah kesimpulan sehingga hari ini juga segera dilaksanakan paripurna,” ujar Erman saat diwawancarai.
Kata Erman, dari beberapa hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2023 diantaranya mengalami perubahan yakni soal kenaikan pendapatan dalam hal Retribusi yang ada baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ali Saboe dan Otanaha.
“Jadi kenaikan pendapatan Retribusi yang dimaksud yakni klaim BPJS dari tindakan dokter terhadap pasien yang ada di dua rumah sakit daerah itu yang naik. Nah dari situ juga kemudian itu dikembalikan ke rumah sakit itu sendiri untuk membiayai rumah sakit karena itu sumbernya dari JKN,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Erman perubahan lain yang dilakukan yakni pengurangan anggaran di beberapa OPD terkait yang ditujukan untuk pelaksanaan Pilkada sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pengalokasian anggaran pilkada dengan kuota sebesar 40 persen dari keseluruhan anggaran pilkada yang diajukan.
“Dari pelaksanaan pemilu itu harus dianggarkan di APBD perubahan. Baik pihak KPU, Bawaslu dan pihak keamanan. Tergantung tahapannya anggaran itu digunakan untuk apa,” terangnya.
Terakhir Erman menambahkan dalam perubahan anggaran tersebut juga pihaknya menganggarkan untuk sisa gaji TPKD yang sebelumnya hanya 10 bukan atau hanya sampai dengan bulan Oktober.
“Nah masih ada di beberapa OPD itu yang masih kekurangan dua bulan lagi November-Desember dan itu kita anggarkan lagi,” tukasnya.
