READ.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan subsidi gas untuk masyarakat miskin dan ekonomi lemah dengan cara menambah subsidi menjadi 7,5 hingga 8 juta metrik ton.
Untuk 2022, Pemerintah hanya menyediakan subsidi gas 7,4 sampai 7,5 metrik ton. “Jumlah itu perlu ditambah untuk memperbesar subsidi terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Industri dan Pembangunan Dr H Mulyanto kepada Read.id di Jakarta, Jumat (4/6) malam.
Berdasarkan pengamatan lapangan, kata anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi tersebut, masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima gas melon 3 kg subsidi. “Belum lagi harga yang mereka harus bayar masih jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah.
Penyebabnya ditengarai ada penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak,” kata Mulyanto.
Data subsidi gas melon 3 kg 2020 terserap 7.14 juta metrik ton. Sedangkan untuk 2021, APBN menganggarkan subsidi gas melon 3 kg 7.5 juta metrik ton, yang diperkirakan terserap lebih dari 95 persen.
“Sebenarnya, kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kg di lapangan. Karena itu, Pemerintah cq. Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi. Bila memang serius ingin menata pengelolaan subsidi gas melon 3kg,” kata Mulyanto.
Ditambahkan, kuota perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi kelangkaan gas melon 3 kg di masyarakat. “Usulan kami volume subsidi gas melon 3 kg Tahun Anggaran (TA) 2022 harus ditambah menjadi 7.50 – 8.00 juta metrik ton,” kata Mulyanto.
Kami dari Fraksi PKS, kata Mulyanto, mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka yang tidak mampu, karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat. “Apalagi kondisi pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat masih belum pulih.”
Menurut Mulyanto, dia tidak sepakat dengan pandangan subsidi untuk masyarakat itu hanya pemborosan, karenanya secara bertahap harus dihapuskan. Justru saat ini Pemerintah harus memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat tidak mampu.
“Mereka itu adalah rakyat yang terpinggirkan akibat proses pembangunan yang belum ideal. Sesuai dengan Sila Kelima, Pancasila, pembangunan mestinya mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Untuk diketahui, dari data Kementerian ESDM, subsidi energi untuk 2022 diusulkan sebagai berikut: subsidi solar 14,34 -15,10 juta kilo liter, subsidi minyak tanah 0,46 -0,48 juta kilo liter, subsidi listrik Rp 39,50 – 61,83 triliun sedang subsidi gas melon 3 kg 7,40 –7,50 juta metrik ton.(At)
