READ.ID – Proses penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Command Center Video Wall di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Gorontalo terus bergulir. Setelah menetapkan dan menahan tiga tersangka pekan lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo kini mulai memanggil sejumlah pejabat Pemprov Gorontalo yang diduga mengetahui proses pengadaan proyek tersebut.
Pada Kamis (23/7), mantan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo berinisial MR terinformasi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Kedatangan MR berlangsung beberapa hari setelah penyidik Kejati menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,3 miliar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kejati Gorontalo mengenai tujuan kedatangan MR maupun kapasitasnya dalam proses penyidikan. Belum diketahui pula apakah yang bersangkutan hadir sebagai saksi, memenuhi panggilan penyidik, atau dalam kapasitas lainnya.
Kejati Gorontalo hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi terkait perkembangan pemeriksaan tersebut.
Pemeriksaan terhadap MR ini terjadi tak lama setelah Kejati Gorontalo resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Command Center Video Wall pada Diskominfo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022. Ketiga tersangka langsung ditahan oleh tim penyidik Kejati Gorontalo pada Senin malam (20/7/2026).
Penahanan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti-bukti kuat serta adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dalam konferensi pers, tim penyidik membeberkan identitas ketiga tersangka yang terlibat langsung dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut, yakni RPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pengadaan, ABBA selaku Direktur PT Prio Integrasi Universal, dan HD selaku Direktur Operasional PT Prio Integrasi Universal.
Penetapan tersangka didasarkan pada serangkaian Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Penetapan Tersangka resmi yang diterbitkan oleh Kejati Gorontalo pada 20 Juli 2026.
Proyek pengadaan Video Wall ini bersumber dari anggaran Diskominfo Provinsi Gorontalo tahun 2022 dengan total pagu mencapai Rp 5 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan berbagai penyimpangan serius yang berujung pada pemborosan anggaran negara.
Penyidik mencatat setidaknya ada empat indikasi penyimpangan, yakni penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, adanya pengkondisian harga sejak awal, perbedaan spesifikasi teknis barang yang diterima dengan tender, dan praktik markup harga atau kemahalan harga.
Dari total anggaran Rp 5 miliar tersebut, diperkirakan terjadi kebocoran dan kerugian keuangan negara mencapai Rp 1,3 miliar yang dinikmati oleh sejumlah pihak.
“Dampak korupsi ini adalah kebocoran anggaran, terlalu mahal. Padahal anggaran kita lagi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, tapi kegiatan ini memboroskan. Sekitar Rp1,3 miliar yang dinikmati oleh beberapa pihak, nanti di persidangan akan dipaparkan dengan jelas,” ujar penyidik Kejati Gorontalo dalam keterangannya di hadapan awak media.
Kedatangan MR ke Kantor Kejati Gorontalo menambah panjang daftar pihak yang mulai bersinggungan dengan proses penyidikan kasus ini, setelah sebelumnya penyidik tercatat telah memeriksa lebih dari 20 saksi dan tiga orang ahli sebelum menetapkan tiga tersangka pertama.
Sebagai mantan pimpinan tertinggi di Diskominfo Provinsi Gorontalo pada periode proyek ini berjalan, kehadiran MR di Kejati kemungkinan besar akan menjadi bahan pendalaman penyidik terkait proses pengambilan keputusan penganggaran dan pengadaan Command Center Video Wall pada 2022.
Publik kini menanti kejelasan resmi dari Kejati Gorontalo mengenai status dan hasil pemeriksaan terhadap MR, serta kemungkinan pemanggilan pejabat-pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang turut terlibat dalam proses perencanaan maupun pengawasan proyek ini.
