READ.ID-Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Sahaya S. Mokoginta, yang menyebut paradigma New Public Governance sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Sahaya, pemerintahan saat ini tidak hanya bergantung pada kekuatan birokrasi, melainkan juga pada kemampuan membangun sinergi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian spesifik. “Kolaborasi menjadi kebutuhan utama. Pemerintah harus mampu menggandeng elemen yang memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengangkatan Staf Khusus merupakan kewenangan kepala daerah yang didasarkan pada kebutuhan organisasi terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu. Kehadiran Staf Khusus dinilai penting untuk membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dan menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Sahaya menekankan bahwa Staf Khusus berfungsi sebagai sumber masukan strategis dan membantu membaca dinamika pembangunan. “Mereka memberikan rekomendasi sesuai bidang keahlian masing-masing,” jelasnya.
Praktik penggunaan tenaga profesional dalam mendukung kepala daerah bukan hal baru dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018. Sahaya juga menyoroti bahwa isu pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, memerlukan pendekatan lintas sektor dan proses berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa meski Pemkot Kotamobagu memiliki ASN yang profesional, ada dinamika tertentu yang membutuhkan perspektif tambahan. Beberapa bidang yang diperkuat melalui Staf Khusus mencakup bidang kemasyarakatan, hukum, serta pemerintahan dan politik.
“Stabilitas pemerintahan dan politik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan,” tegasnya. Pola ini merupakan bagian dari praktik collaborative governance, di mana pemerintah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi.
