READ.ID – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik pertanyakan hasil kajian usulan anggaran sebesar Rp 3,5 Miliar untuk pembebasan lahan rest area.
Hal tersebut sebagaimana usulan Dinas Perdagangan Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM dalam pembahasan ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023.
“Pertama rest areanya dimana, dan kajiannya bagaimana. Kajian ini kan bisa nanti soal ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya sebagainya,” ujar Hamzah Sidik.
Menurut Hamzah, dengan usulan anggaran yang terbilang cukup besar Rp 3,5 Miliar ditambah kondisi daerah defisit anggaran sehingga perlu ada kajian yang matang.
“Sudah ada kajiannya atau tidak ini jangan sampai tiba saat tiba akal. Jangan sampai membuat kita curiga terhadap orientasi dinas koperindag,” tegasnya.
Kata Hamzah, bicara soal tanah sering kali banyak terjadi permasalahan. Salah satunya pasar jajan yang tujuannya menghidupkan ekonomi masyarakat yang ada disitu.
“Bahkan Wakil Bupati pada saat itu sudah buat plan disitu. Setiap malam minggu setiap dinas bertugas meramaikan disitu. Apa yang terjadi? Nihil hanya satu kali terjadi,” tukas Hamzah.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD, Lukman Botutihe pada dasarnya pihaknya mendorong dinas-dinas untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.
“Tetapi bagi saya dalam kondisi hari ini terlalu jauh kita kalau mengatakan bahwa itu bisa menjadi sumber juga,”
Hal itu kata Lukman bisa dilaksanakan jika ketersediaan anggaran memungkinkan dan semua yang masuk dalam skala prioritas sudah terpenuhi.
“Ini kan bukan masuk di skala prioritas sehingga saya juga sepakat mana kajiannya dan dimana tempatnya,” sambung Lukman.
