READ.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Hamzah Sidik Djibran mengkritik Penyelenggaraan pemerintahan di daerah Gorut.
Hamzah Sidik yang di temui oleh awak media di ruang sidang DPRD, Selasa (16/3/2021) menduga bahwa, didalam catatan DPRD Gorontalo Utara, penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut serampangan dan ugal-ugalan.
Seharusnya, kata Hamzah, terkait pengadaan tanah skala besar maupun kecil harus menggunakan jasa penilai dalam hal ini appraisal
“Nah oknum-oknum ini sepertinya menganggap kepemerintahan di Gorut seperti pasar. sehingga penyelenggaraan kepemerintahan seperti ini, dengan hanya menjawab kalimat dengan kata mohon maaf, “tegas Hamzah.
Politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, tidak seharusnya peraturan perundang-undangan hanya dijawab dengan kata mohon maaf, sehingga jawaban ini yang menurut hemat DPRD tidak sesuai dengan kaidah ke pemerintahan.
“Apapun ke pemerintahan itu harus mengacu pada regulasi yang ada. Pasalnya apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan masalahnya tidak bisa di toleransi.
(Tutun/RL/Read)
