READ.ID – Di tengah polemik pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan proses internal BUMDes di Desa Dulukapa, Kepala Desa Irwan Moilo akhirnya angkat bicara terkait isu yang berkembang, khususnya mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BUMDes yang disebut sempat dipending.
Saat dikonfirmasi, Irwan membantah informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa LKPJ BUMDes telah diselesaikan dan tidak pernah mengalami penundaan.
“Tidak dipending. Laporan pertanggungjawabannya sudah selesai,” tegasnya.
Meski demikian, Irwan mengakui adanya temuan dalam proses evaluasi LKPJ yang dilakukan di tingkat kecamatan. Temuan tersebut berkaitan dengan tindakan Direktur BUMDes yang disebut melakukan peminjaman dana kepada pihak perusahaan tanpa sepengetahuan pengurus lainnya.
“Ada temuan. Itu terkait pernyataan direktur yang bekerja sama dengan perusahaan, sementara pengurus lain tidak tahu,” ungkapnya.
Menurut Irwan, temuan tersebut diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari pihak terkait yang menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp40 juta. Namun, ia menegaskan bahwa peminjaman tersebut merupakan tindakan pribadi direktur, bukan keputusan kelembagaan BUMDes.
“Itu dipinjamkan oleh direktur, bukan oleh BUMDes secara kelembagaan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kerja sama yang diklaim oleh direktur disebut sebagai bentuk investasi dengan pihak perusahaan, meski hingga kini identitas perusahaan tersebut belum dapat dipastikan secara jelas.
“Itu yang masih belum jelas, karena penyampaiannya hanya dari yang bersangkutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irwan menyebut bahwa direktur BUMDes tidak hadir dalam forum Musyawarah Desa saat pembahasan LKPJ, sehingga klarifikasi langsung tidak dapat dilakukan pada saat itu.
Pemerintah desa, kata dia, telah beberapa kali mencoba memanggil yang bersangkutan, namun belum mendapat respons. Oleh karena itu, langkah lanjutan akan ditempuh.
“Rencananya akan kami laporkan untuk dilakukan audit oleh inspektorat,” ujarnya.
Pernyataan kepala desa ini menambah babak baru dalam polemik yang sebelumnya telah memunculkan pengakuan internal terkait dugaan tidak dilaksanakannya Musyawarah Desa dalam program ketahanan pangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Direktur BUMDes yang dimaksud belum memberikan klarifikasi resmi.
