READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) menggelar Forum Konsultasi Publik, guna menyerap aspirasi bagi kaum perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan yang akan dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Kegiatan yang menghadirkan GEDSI Government Response Manajer SKALA dari Jakarta ini, dibuka langsung Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, di Balroom Hotel FOX Kota Gorontalo, Rabu, (3/4/2024).
Dalam sambutannya Sofian menyebutkan, pemerintah provinsi kurang lebih selama 24 tahun terakhir terus berupaya mewujudkan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak pencapaian yang telah diraih, namun tidak sedikit pula permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian serius. Diantaranya masalah kemiskinan, kemiskinan ekstream, gini rasio, IPM, serta angka prevelensi stunting.
Capaian dan kondisi di atas tersebut, lanjut Sekda, memberikan gambaran serta sinyal yang kuat pada semua pihak bahwa ada permasalahan yang cukup mendasar pada setiap aspek pembangunan. Salah satu aspek yang turut berkontribusi pada capaian permasalahan di atas adalah terkait gender, disabilitas dan inklusi sosial.
“Olehnya saya ingin memberikan penekanan terkait hari ini. Saya kira kita melaksanakan forum konsultasi publik ini menekankan kepada empat aspek (kaum perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan) ini benar – benar di konsultasi dengan baik ke seluruh stakeholder. Sehingga bisa melahirkan program usulan yang bisa diakomodir lebih detail lagi oleh OPD terkait,” kata Sofian.
“Sudah saatnya forum konsultasi ini melahirkan hal – hal detail yang bisa kita angkat dan bisa di jadikan agenda di tahun 2025 karena kami saat ini sedang menyusun rencana kerja. Mudah – mudahan lewat forum ini teman-teman bisa melakukan berbagai hal yang bisa kita koordinasikan antara pemerhati empat aspek dengan kita sebagai pemerintah,” tambahnya.
Di tempat yang sama GEDSI Government Response Manajer SKALA Jakarta Very Yuniver, mendukung penuh kegiatan ini. Menurutnya forum konsultasi publik ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk membuat perencanaan yang lebih inklusif. Serta bisa mengadopsi hak-hak dan juga kebutuhan kelompok rentan, baik itu anak, lansia, maupun disabilitas, serta hak perempuan agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan.
