READ.ID – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan.
Komitmen itu dibeberkan Kepala Bagian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan, Yuki Halik Manto, dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Tahun 2026 yang digelar di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Selasa (19/5/2026).
Dalam forum tersebut, Yuki Halik juga membeberkan besarnya manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat, khususnya warga Kota Gorontalo yang sebagian besar iurannya telah ditanggung pemerintah daerah.
Menurut dia, kehadiran BPJS Kesehatan menjadi bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat agar tidak jatuh miskin akibat biaya berobat yang mahal.
Yuki mencontohkan, biaya pengobatan penyakit kronis seperti cuci darah dapat mencapai belasan juta rupiah setiap bulan dan sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan.
Biaya satu kali cuci darah yang dibayarkan ke rumah sakit, kata Yuki, berkisar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Sementara, pasien biasanya membutuhkan dua kali cuci darah dalam seminggu.
”Kalau dihitung sebulan bisa mencapai Rp12 juta. Bayangkan kalau tidak punya BPJS Kesehatan saat sakit dan membutuhkan biaya besar. Akibatnya, kita terpaksa jual rumah, jual sawah, atau aset lainnya,” kata Yuki.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Gorontalo, Adhan Dambea mengungkap cakupan kepesertaan JKN di Kota Gorontalo saat ini telah mencapai 98 persen. Capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Gorontalo menerima penghargaan kategori utama, peringkat tertinggi dari pemerintah pusat.
”Alhamdulillah, kepesertaan JKN di Kota Gorontalo mencapai 98 persen. Ini patut kita syukuri,” ucap Adhan.
”Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa komitmen kami, Pemerintah Kota Gorontalo dalam sektor kesehatan telah berjalan maksimal,” lanjutnya.
Adhan juga menambahkan bahwa banyak warga Kota Gorontalo yang saat ini telah menerima bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah kota Gorontalo. Setiap warga yang terdaftar mendapatkan suntikan dana kesehatan sebesar Rp42 ribu.
Bayangkan, jika satu keluarga terdapat lima anggota yang seluruhnya terdaftar sebagai peserta BPJS gratis maka subsidi iuran yang dibiayai oleh Pemda Kota berjumlah sekitar Rp210 ribu setiap bulan atau sekitar Rp2,5 juta per tahun. Itu hanya dalam satu Kartu Keluarga (KK).
“Karena iurannya sudah dibayarkan pemerintah daerah, masyarakat tinggal membawa kartu BPJS atau KTP saat berobat,” ujar Adhan.
