READ.ID – Pemerintah Kota Kotamobagu terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan berjalan terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya Subagio Mokoginta, memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial.
Rapat tersebut bertujuan menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan kesiapan perangkat daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis secara terpadu.
Forum ini juga menjadi ruang untuk menghimpun masukan, pandangan, dan rekomendasi atas berbagai isu publik yang berkembang, sekaligus membahas kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui rancangan peraturan daerah, penguatan perangkat pemerintahan desa dan kelurahan, hingga pengelolaan informasi publik yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya menegaskan rapat koordinasi tersebut merupakan langkah awal dari tindak lanjut yang berkelanjutan.
“Forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Sahaya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi lintas sektor sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Koordinasi ini tidak berhenti pada rapat hari ini, tetapi akan berlanjut melalui pemantauan dan evaluasi bersama agar pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, menyampaikan dukungan penuh Staf Khusus dalam memperkuat analisis kebijakan serta menjembatani dinamika publik yang berkembang di tengah masyarakat.
“Rapat koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus. Sinergi yang terbangun akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap isu-isu publik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, Fahri Damopolii, menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dinas Kominfo akan terus memperkuat pengelolaan informasi publik, khususnya dalam penyebarluasan kegiatan pemerintah daerah yang disajikan secara lugas dan mudah dipahami masyarakat. Setiap kritik dan masukan di ruang publik akan ditanggapi secara tepat dan proporsional, serta dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan,” jelas Fahri.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri pimpinan perangkat daerah, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Pemerintahan, hingga para Staf Khusus Wali Kota.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terpadu, akuntabel, dan responsif, serta mendorong implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
