READ.ID – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dalam forum Advokasi PUG dalam Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berlangsung di Asrama Haji Kota Gorontalo, bicara blak-blakan soal isu Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo saat bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Rabu (27/9/2023).
“Untuk memperkuat pengarustamaan gender di provinsi Gorontalo tahun ini sudah dibentuk Dinas PPPA, sengaja ibu Yana (Kadis PPPA) yang ditaruh di sana agar kalau ibu-ibu itu tahu persis dinas-dinas mana yang harusnya punya komitmen dan tidak untuk mendukung pengarustamaan gender,” kata Ismail Pakaya.
Lebih lanjut kata Staf Ahli Menaker RI itu, PUG tidak boleh lagi dilakukan pada tataran konsep tetapi butuh dukungan dan aksi nyata dari semua pemerintah daerah. Kesengajaan antara perempuan dan laki-laki harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan aplikasi di lapangan.
“Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo kadang-kadang ada pada pimpinan, baik pimpinan di provinsi, kabupaten/kota dan OPD. Kadang tidak menyadari bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil, dan atau proses pengambilan keputusan, kebijakan seringkali tidak adil dari sisi gender,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengapresiasi komitmen Pemprov Gorontalo yang terus berupaya untuk menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci penyelesainnya.
“Kami apresiasi juga sudah dibentuk Dinas P2PA di Provinsi Gorontalo. Bagaimana pun juga isu perempuan dan anak ini adalah isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Artinya, apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur tidak hanya di lintas OPD tetapi sinergi kolaborasi dengan kabupaten/kota menjadi penting untuk kita menyelesaikan isu – isu ini,” paparnya.
Kegiatan advokasi PUG sengaja digelar untuk mendorong Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) di Gorontalo semakin meningkat setiap tahun. Terlebih saat ini pemerintah pusat senang melakukan monitoring dan evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
Penghargaan yang diberikan kepada K/L dan Pemda atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.
