READ.ID – Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) tahun depan berencana menetapkan sejumlah lokasi sebagai tempat khusus untuk berdemonstrasi.
Kebijakan ini untuk menjamin agar unjuk rasa tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasalnya, demonstrasi kerap menyebabkan jalan macet sehingga merugikan masyarakat lainnya.
Dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (30/12), Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menjelaskan lokasi-lokasi khusus untuk berunjuk rasa tersebut akan diberi nama Taman Demokrasi. Namun, dia belum dapat menyebutkan tempat-tempat mana saja akan menjadi lokasi khusus untuk berdemonstrasi itu.
Langkah untuk menghadirkan Taman Demokrasi ini lanjutnya, untuk meningkatkan Indeks Demokrasi di Jakarta. Karena itu, Polda Metro Jaya akan melaksanakan forum grup diskusi, berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk mewujudkan Taman Demokrasi.
“Ada beberapa titik yang sudah disepakati dan bagi mereka yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa dipersilakan melaksanakan aksi unjuk rasa di tempat tersebut. Apalagi situasi pandemi COVID-19 masih terjadi. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan agar Jakarta yang damai, Jakarta yang adem, Jakarta yang sejuk, Jakarta yang menghargai kebebasan berpendapat dapat kita wujudkan,” kata Fadil.
Fadil menjelaskan sepanjang tahun ini terdapat 1.261 kegiatan demonstrasi di wiayah hukum Polda Metro Jaya. Unjuk rasa paling banyak terjadi pada Maret dan paling sedikit Juli lalu karena sedang berlaku Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.
Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah meresmikan Taman Padang Istana. Taman ini terletak di sebelah barat laut Monumen Nasional (Monas) diperuntukan bagi para pendemo yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.
Ahok waktu itu menjelaskan tujuan dari pembangunan Taman Pandang istana tersebut adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta aspirasi melalui kegiatan kreatif dan kolaboratif.
Feri Kusuma dari Forum 4 DeFacto yang merupakan organisasi advokasi hukum, HAM dan reformasi sektor keamanan mengatakan demonstrasi itu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan pandangan, pemikiran dan tuntutan. Dalam situasi damai unjuk rasa itu bisa dilakukan dengan beragam model.
Dia mengapresiasi sekaligus mendukung rencana Polda Metro Jaya menjadikan lokasi-lokasi tertentu sebagai tempat khusus berdemonstrasi atau Taman Demokrasi.
“Kalau ke depan misalnya ada upaya dari pemerintah untuk memberikan titik-titik tertentu bagi para demonstran agar mereka lebih nyaman dalam mengekspresikan pandangan politiknya atau isu-isu yang ingin mereka suarakan, ini jauh lebih baik,” ujar Feri.
Feri mencontohkan banyak sekali demonstrasi damai berakhir bentrok dengan aparat keamanan yang bukan dilakukan oleh pengunjuk rasa tapi oleh para provokator.
Karena itu, demonstrasi harus terkoordinasi dengan baik mulai dari proses pemberitahuan kepada kepolisian, pelaksanaan demonstrasi, peserta unjuk rasa menghormati masyarakat umum.
Mengenai lokasi-lokasi yang harus dijadikan tempat khusus untuk berunjuk rasa, dia menjelaskan bergantung kepada siapa tuntutan ingin disampaikan.
Dia menyebutkan jika ingin menyuarakan tuntutan kepada Presiden, sudah ada tempatnya di seberang istana yang diberi nama Taman Aspirasi.
Feri menekankan lokasi-lokasi yang akan dijadikan tempat khusus untuk berunjuk rasa ini pada prinsipnya agar jangan sampai demonstrasi mengganggu ketertiban umum.
Dia mencontohkan setiap kali terjadi bentrokan saat berunjuk rasa di luar gerbang utama Dewan Perwakilan Rakyat selalu menyebabkan kemacetan, bahkan hingga ke jalan tol.
Namun, dia meminta aparat keamanan tidak terlalu kaku menghadapi pengunjuk rasa.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia said Iqbal juga menyambut baik rencana Polda Metro Jaya menentukan lokasi-lokasi khusus untuk berujuk rasa.
Menurutnya Taman Demokrasi itu memang dibutuhkan bagi demonstran untuk menyampai aspirasi bukan untuk membuat kekacauan.
