READ.ID – Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Tahun 2024-2026 diharapkan dapat mengutamakan kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Bolmut Depri Pontoh diwakili Asisten II, Abdul Nazarudin Maloho pada Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka RPD 2024-2026 di Aula Pohohimbungo Bapelitbang, Selasa, 24 Januari 2023.
Dalam sambutannya, mewakili Bupati Bolmut, Nazarudin menuturkan jika RPD ini merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2022.
Instruksi itu tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, dan Daerah Otonom Baru.
“Dokumen RPD 2024-2025 ini, nantinya digunakan Pj. kepala daerah, sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ucap Nazarudin.
Dirinya menyebut RPD tersebut sudah harus ditetapkan paling lambat pada minggu ke-4 Maret 2023. Sementara Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat minggu kedua April 2023.
“Untuk itu, saya berharap agar kita semua dapat betul-betul serius mengikuti tahapan ini. Mengingat tenggang waktu penyusunan sampai penetapan kedua dokumen tersebut relatif sangat singkat,” harapnya.
Melalui forum ini, kata Nazarudin, aspirasi pemangku kepentingan akan dijaring dan dibahas bersama kepala perangkat daerah yang bertujuan untuk menampung saran serta masukan.
“Untuk kemudian bisa ditelaah, analiasa, dan dikaji dokumen RPD-nya, agar seluruh pemangku kepentingan mengetahui dengan jelas arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolmut 2024-2026,” bebernya.
Terakhir, Nazarudin berharap momentum ini dapat menjadi wadah penyatuan persepsi, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal itu guna memperoleh suatu keputusan yang betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan individu atau kelompok semata.
Adapun rumusan tujuan RPD Kabutaen Bolmut tahun 2024-2026 merekomendasikan empat poin antara lain:
Pertama, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Ketiga, terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terwujudnya cakupan dan layanan insfrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan.
Sementara itu, dalam forum konsultasi tersebut juga dirumuskan delapan sasaran RDP 2024-2026 mendatang yang di antaranya sebagai berikut:
Pertama, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Kedua, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik yang reaponsif dan akuntabel.
Keempat, meningkatnya pendapatan masyarakat. Kelima, meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah. Keenam, meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
Ketujuh, meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang. Kedelapan, meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
(Aden/Read)
