READ.ID – Fraksi PDIP DPRD Gorontalo Utara menyoroti fokus pembangunan daerah yang belum sepenuhnya sesuai dan sejalan dengan target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini disampaikan juru Bicara Fraksi PDIP, Daud Syarif terhadap pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Utara tahun 2022, Senin (3/4/2023).
Daud mengatakan, Fraksi PDIP menilai dalam dokumen LKPJ mengenai indikator hasil pelaksanaan misi tujuan dan sasaran RPJMD tidak terbaca apa yang sudah dicapai.
“Misi RPJMD tidak terbaca apa sudah dicapai dan yang belum tercapai oleh pemerintah daerah. Olehnya kami fraksi PDIP meminta penjelasannya,” ujarnya.
Kondisi ini dapat dilihat dari terkait bantuan modal untuk keluarga miskin, tunjangan masa tunggu untuk para petani, pembangunan sarana air bersih.
“Ini merupakan bagian dari program kegiatan yang masuk dalam 127 janji politik dari program ceria dan wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi sampai dengan hari ini tidak juga dijelaskan capaiannya,” terangnya.
Seharusnya kata Daud, setiap kegiatan harus dijabarkan dengan jelas terukur sehingga akan tampak keberhasilan pembangunan di Gorontalo Utara melalui program 127 janji politik.
Selain itu, lanjut Daud pihaknya juga meminta penjelasan mengenai tunjangan masa tunggu untuk para petani di Gorontalo Utara, sudah berapa banyak dan berapa yang memperoleh beserta alasannya.
Sementara terkait dengan santunan duka, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan proses pelaksanaannya yang terkendala dengan persyaratan tertentu yang sulit dipenuhi.
“Sementara hal ini merupakan janji politik bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara. Sehingga fraksi kami PDIP akan mempertajam lagi pembahasan di tingkat pansus,” tukasnya.
