READ.ID – Dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo yang berlangsung Jumat (14/6/2024), di ruang rapat Lt. III Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gorontalo, Dr. Darwin Romy Sjahrain, ME., menyampaikan sejumlah poin penting pengendalian inflasi di Kabupaten Gorontalo.
Hadir dalam rakor tersebut, Pj. Gubernur Gorontalo, Sekda Provinsi Gorontalo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kepala BPS, Kepala Forum BULOG, serta unsur Pimpinan Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Darwin menyoroti metode pengukuran inflasi yang digunakan oleh BPS. Ia menyatakan bahwa data Year on Year (YoY) yang sering ditampilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, penggunaan data YoY yang dominan membuat kinerja pemerintah daerah terlihat kurang maksimal, padahal banyak upaya yang telah dilakukan secara rutin untuk mengendalikan inflasi.
“Kami berharap pak kepala BPS dapat mempertimbangkan keadilan dalam pemaparan di tingkat pusat. Mengapa? Karena yang selalu ditampilkan adalah data Year on Year yang sebenarnya tidak menggambarkan kinerja yang kami lakukan. Justru yang menggambarkan adalah data month to month dan itu seharusnya mendapatkan apresiasi di tingkat pusat karena itu yang menjadi kerja kami setiap minggu,” ujarnya.
Dr. Darwin Sjahrain juga menjelaskan mengenai ketersediaan neraca pangan di Kabupaten Gorontalo. Ia menjelaskan bahwa saat ini stok beras masih cukup melimpah, namun untuk mengantisipasi kebutuhan di bulan-bulan mendatang, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menambah stok.
“Terkait dengan ketersediaan neraca pangan daerah, kami tidak ingin berdebat terkait dengan hal itu. Namun kenyataannya, saat ini beras masih cukup banyak di daerah. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan bulan-bulan ke depan, perlu dipikirkan adanya upaya untuk menambah stok. Jika tersedia, tentu masyarakat tidak akan terlalu gusar atau panik. Ini penting dan sudah dilakukan oleh forum BULOG yang selalu mengantisipasi kemungkinan kelangkaan stok,” tambahnya.
Di bawah arahan Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo, pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan inflasi. Evaluasi dan pengecekan rutin dilakukan setiap hari oleh Bupati dan tim terkait. Dalam sebuah pertemuan khusus yang diadakan oleh Bank Indonesia sekitar satu bulan lalu, Kabupaten Gorontalo didiagnosa secara mendalam untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi inflasi. Pertemuan tersebut menghasilkan banyak rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
Beberapa langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menekan inflasi antara lain, Optimalisasi Gerakan Menanam Rica. Gerakan ini disampaikan langsung oleh Bupati kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk meningkatkan produksi rica di Kabupaten Gorontalo.
Berikut, optimalisasi Mesin Tanam Padi. Setelah berakhirnya musim kemarau, Bupati menginstruksikan untuk segera menanam padi guna memanfaatkan jeda waktu sebelum musim hujan.
Gerakan Pangan Murah juga dilakukan dan menjadi jurus menekan inflasi. “Minggu lalu, dengan bantuan pemerintah provinsi, diadakan pasar murah untuk sejumlah komoditi, kata Romy.
Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Gorontalo telah menginstruksikan untuk menyediakan warung TPID di Pasar Modern Limboto. Hal ini segera direalisasikan untuk mendukung pengendalian inflasi.
“Instruksi Pak Bupati Gorontalo setelah koordinasi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia terkait dengan kebutuhan warung TPID, hari itu juga bupati menginstruksikan OPD terkait yang menguasai Pasar Modern Limboto untuk menyediakan satu petak untuk dijadikan tempat warung TPID dan sudah ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Selain itu, Pemda selalu melakukan pemantauan harga pasar yang dilakukan rutin oleh OPD terkait, serta sosialisasi mengenai pengendalian inflasi dilakukan melalui media sosial.
Dr. Darwin berharap dengan berbagai langkah ini, upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang diambil untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Gorontalo.
