READ.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo meminta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak wabah Covid-19 tidak pilih kasih.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV, Hamid Kuna, saat melakukan tinjauan pengalokasian dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (02/05) kemarin.
“Belum lama ini pemerintah desa diminta mendata warga yang kena dampak Covid-19, seperti tukang bentor dan lain-lain. Dari data usulan, kurang lebih ada 150 orang. Namun, hanya 22 orang yang mendapatkan bantuan sehingga berakibat adanya kecemburuan,” katanya.
Ia menjelaskan, banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam penyaluran BLT. Misalnya, kementerian sosial yang memberikan bantuan, tetapi tidak berdasarkan data yang semestianya. Banyak data yang telah dimasukan ke dalam daftar penerima bantuan, tetapi warga tersebut telah meninggal dunia.
Selain itu, kata Hamid, adanya juga peraturan yang masih tumpang tindih antara kementerian yang ada. Misalnya, kementerian sosial yang membolehkan penyaluran untuk katagori ASN. Namun, berbeda lagi dengan kementerian desa yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Sehingganya, hal ini akan berimbas pada pemerintahan di tingkat desa.
Kata Politisi Hanura ini, ada juga masalah pendataan pendapatan warga. Banyak warga yang sebelumnya berpendapatan rendah dan dimasukan ke dalam penerima BLT. Akan tetapi, kini status sosial telah berubah, pendapatannya juga sudah meningkat. Sehingganya, ia tidak seharusnya lagi dimasukan ke dalam daftar penerima bantuan.
“Harusnya, diberikan dulu pada pemerintah desa. Setelah itu, pemerintah desa yang akan melakukan validasi dan menyesuaikan data penerima yang sesuai. Akan tetapi, tidak boleh pilih kasih dalam pendataannya,” pungkasnya. (Adv/Aden/RL/Read)
