READ.ID – Pemerintah Kota Kotamobagu mempertegas komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam pengawalan proyek-proyek strategis Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut terlihat dalam kegiatan pemaparan paket strategis daerah yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu bersama Kejari Kotamobagu di Aula PUPR, Senin, 16 Maret 2026.
Sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah dipaparkan secara terbuka. Di antaranya optimalisasi Gelanggang Olahraga Ambang Kotamobagu Tahap I senilai Rp7 miliar, pembangunan lanjutan Alun-alun Paloko Kinalang sebesar Rp1 miliar, hingga peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah titik.
Keterlibatan Kejari sejak tahap awal perencanaan dinilai menjadi langkah penting di tengah tingginya sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Pendampingan hukum tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menjadi upaya mencegah potensi penyimpangan sebelum proyek berjalan.
Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kotamobagu, Haris Momintan, mengatakan pendampingan Kejari menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurutnya, pendampingan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat ketepatan pelaksanaan proyek, baik dari sisi waktu, sasaran, maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Dengan adanya pendampingan, diharapkan seluruh proyek strategis daerah dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Sinergi antara Pemkot Kotamobagu dan Kejari juga mencerminkan arah baru reformasi birokrasi di daerah.
Pemerintah tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan integritas dan pengawasan hukum dalam setiap program.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya proyek, tetapi juga dari seberapa transparan dan akuntabel proses pelaksanaannya.
