READ.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp970,2 triliun hingga akhir Juni 2023. Jumlah tersebut setara dengan 56,47% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini pun tumbuh sebesar 9,9% secara tahunan.
Menkeu mengungkapkan, kinerja penerimaan dari pajak di paruh pertama 2023 masih tumbuh positif, meski laju pertumbuhannya mengalami normalisasi.
“Kalau kita lihat kinerja penerimaan pajak semester 1 masih terjaga tumbuh positif, tapi rate of growth-nya terus mengalami normalisasi atau penurunan. Kalau awal tahun masih tumbuh di 48 kalau kita lihat secara kumulatif tapi kita lihat sekarang sudah di 9,9%”, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).
Jika dirinci, capaian Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tercatat Rp565,01 triliun atau 64,67% dari target. Pajak ini tumbuh 7,85% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Selanjutnya, penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir Juni 2023 tercatat sebesar Rp 356,77 triliun atau 48,02% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 14,63%.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp7,50 triliun atau 18,74% dari target. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 54,41%. Sementara itu, PPh Migas tercatat Rp 40,93 triliun atau 66,62% dari target. PPh Migas mengalami kontraksi 3,86%.
“Kalau kita lihat dari sisi komposisinya, kita lihat sebagian yang mengalami penurunan adalah dari sisi pertumbuhan karena tahun lalu memang ada beberapa fenomena yang terjadi sekali, seperti terjadinya pengungkapan pajak secara sukarela dan juga kita lihat harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi. Harga minyak mengalami penurunan dan juga berbagai kegiatan impor yang tadi mengalami kontraksi,” jelas Menkeu.
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp135,43 triliun atau 44,67% dari target. Hasil penerimaan ini mengalami kontraksi sebesar 18,83% dari tahun lalu.
“Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah bea keluar yang mengalami penurunan tajam akibat adanya penurunan harga CPO dan juga komoditas secara umum,” terang Sri Mulyani.
