DPP Golkar Tetapkan Tujuh Nama Pimpinan DPRD se Gorontalo

READ.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menetapkan tujuh nama yang akan menempati kursi pimpinan DPRD se-Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah semua unsur pimpinan DPRD se-provinsi Gorontalo dari partai Golkar telah resmi ditetapkan oleh DPP partai Golkar,” kata Ghalie Lahidjun, Rabu.

Adapun nama-nama tersebut yaitu, Paris A Jusuf sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Risman Taha Ketua DPRD Kota Gorontalo.

Zainudin Pedro Bau, sebagai Wakil Ketua DPRD kabupaten Bone Bolango, Irwan Dai, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.

Lahmuddin Hambali, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Nasir Giasi, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, dan Hamzah Sidik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Menurutnyanya bahwa, proses rekrutmen calon pimpinan DPRD di Golkar memang memakan waktu cukup lama, sebap dilakukan dengan proses demokrasi yang berjenjang.

“Selain itu prosesnya juga sangat terbuka mulai dari penetapan tingkat kabupaten, provinsi dan terakhir penetapan satu nama ditingkat pusat,” urainya.

Memang perdebatan menjadi sangat dinamis ditingkat pusat karena bagi partai Golkar pimpinan DPRD bukan hanya soal kepentingan simbolik jabatan dan seremoni proses seleksi.

Akan tetapi betul-betul mempertimbangkan aspek kapasitas dan kapabilitasnya dalam memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, apalagi semua calon yang diusulkan, rata-rata memiliki kemampuan yang merata karena sudah melalui penjaringan ketat saat caleg lalu.

Ia menambahkan pada akhirnya DPP Partai Golkar telah memutus tujuh nama capim DPRD dari Golkar, karena memang ketua DPD Partai Golkar Pak Rusli Habibie, cukup serius melakukan pengawalan terhadap usulan-usulan prioritas dari daerah.

“Prinsip pak Rusli bahwa orang di daerah yang paling tahu dan mengerti tentang situasi didaerah,” ujar Ghalieb.

Oleh karena itu beliau meminta kepada DPP untuk tetap berpihak pada usulan dan kepentingan politik daerah daerah.

Terakhir, Ghalieb menyampaikan permohonan maaf kepada fraksi-fraksi non Golkar di DPRD karena keterlambatan penerbitan surat penetapan pimpinan dari Golkar.

“Kami mohon maaf atas keterlambatan ini,” ungkap Ghalieb.

Berita terkait lainnya

loading...