READ.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan ada sebanyak 13.116 Desa di Indonesia belum salurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyebutkan, dari 74.953 desa, ada 70.786 desa yang dana desanya sudah masuk rekening desa.
Namun dari 70.786 desa itu, sudah ada 61.837 desa atau 87 persen desa sudah menyalurkan dana Bantuan Lansung tunai Dana Desa (DD) tahap pertama untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jadi sisanya masih ada 13.116 desa yang belum salurkan BLT
“Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang Dana desa sudah masuk ke rekening desa. Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan sebanyak 61.837 desa,” jelas Gus Menteri saat menggelar konferensi pers secara virtual di kantor Kemendes PDTT, Selasa (09/6) kemarin.
Gus Menteri menjelaskan bahwa, terdapat dua faktor besar yang menjadi kendala belum tersalurkannya BLT kepada KPM yakni dana desa belum masuk ke rekening desa dan dana desa sudah masuk rekening tapi terhambat dalam penyalurannya.
Untuk dana desa belum masuk rekening desa, kata Gus Menteri, disebabkan karena masih adanya status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri seperti Pemda memutuskan wilayah sebagai desa dan Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan serta faktor lainnya yang masih dalam pembahasan status desa.
Hambatan belum masuk rekening desa lainnya yakni belum postingnya APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Posisi kades masih sementara sehingga terjadi kekosongan dalam Pemdes, terjadinya konflik antara Pemdes dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), terjadinya permasalahan laporan pertanggungjawaban Kades untuk dana desa 2019 dan hambatan lainnya juga disebabkan karena perangkat desa diberhentikan oleh Kades yang baru sehingga belum ada tenaga untuk mengusulkan pencairan DD.
“Ini adalah beberapa temuan yang kemudian berakibat dana desa belum masuk ke rekening. Kalau dana desa belum masuk rekening ya tentunya BLT tidak tersalur,” kata Gus Menteri.
Lebih lanjut, Gus Menteri menjelaskan faktor dana desa sudah masuk rekening desa tapi belum menyalurkannya. Menurutnya, hambatan pertama ditemukan ketidakadanya KK miskin sehingga musdes tidak bisa mengambil kepurusan terkait keluarga yang berhak menerima BLT.
“Jadi seluruh Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak berlaku didesa itu,” katanya.
Hambatan lainnya seperti dana desa tahap satu sudah terpakai untuk kegiatan sesuai dengan ketentuan sehingga ditetapkan dana desa tahap kedua untuk BLT, kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank, data hasil sinkronisasi dari Kabupaten belum dikeluarkan, muncul data baru KPM dari JPS lain pasca Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sehingga data KPM dobel dan harus dilakukan perbaikan, pencairan dana dari Bank dibatasi dan juga disebabkan karena belum adanya titik temu antara warga dan pemdes yang minta di bagi rata.
“Itulah sejumlah hasil evaluasi terkait BLT yang kemudian mengerucut pada dua faktor beluk tersalurnya BLT DD yakni dana desa belum masuk rekening desa dan dana desa sudah masuk rekening tapi masih terhambat dalam penyalurannya. Kita masih terus lakukan komunikasi agar BLT bisa segera tersalurkan dengan cepat,” ungkapnya. (Read/Kemendes)
