READ.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan kelanjutan perbaikan jalan penghubung Pontodon dan Bilalang dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kepastian ini menandai komitmen pemerintah dalam menuntaskan salah satu proyek infrastruktur strategis yang selama ini dinantikan masyarakat.
Pendanaan tersebut sekaligus menjawab keluhan warga yang bertahun-tahun bergantung pada ruas Jalan A.P. Mokoginta, jalur vital yang menopang mobilitas harian, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi antarwilayah.
Jalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai akses lokal, tetapi juga menjadi penghubung utama wilayah Pontodon, Bilalang, hingga kawasan perbatasan Passi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, Claudy Mokodongan, menegaskan bahwa kepastian anggaran diperoleh melalui koordinasi intensif dengan Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, proyek tersebut masuk dalam daftar prioritas karena tingkat urgensi dan dampaknya yang luas bagi masyarakat.
“Anggaran lanjutan yang disiapkan kurang lebih Rp4 miliar dan akan dialokasikan melalui APBD Perubahan. Ini bukan angka kecil dan cukup untuk menghasilkan peningkatan kualitas jalan yang signifikan,” tegas Claudy.
Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan memang belum menjangkau wilayah Kecamatan Passi. Namun, dengan masuknya proyek ini dalam skema APBD Perubahan, pemerintah optimistis pengerjaan lanjutan dapat dipercepat dan tidak lagi tersendat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Tahap pekerjaan berikut akan difokuskan pada ruas dari Pontodon menuju Bilalang. Sementara untuk segmen Bilalang hingga batas Passi, pemerintah masih mengkaji opsi pelebaran jalan guna meningkatkan kapasitas dan keselamatan pengguna jalan.
Claudy menegaskan pelaksanaan proyek tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan sosial agar pembangunan tidak merugikan warga yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang koridor jalan.
Pemerintah Kota Kotamobagu juga memastikan pengawalan penuh terhadap proyek tersebut. Sebab, keterlambatan atau kegagalan pengerjaan akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta keselamatan pengguna jalan.
Dengan durasi pelaksanaan APBD Perubahan yang relatif terbatas, tantangan utama ke depan terletak pada manajemen waktu dan ketepatan eksekusi. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek berjalan tepat sasaran, tepat mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi dan Saran Penajaman:
Berita ini sudah cukup kuat karena memuat kepastian anggaran dan urgensi proyek. Namun akan lebih tajam jika ditambahkan:
