READ.ID – Fraksi Nasdem DPRD Gorontalo Utara (Gorut) meminta Bupati bersama jajaran untuk berkonsentrasi penuh menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi dalam tahun berjalan 2023 ini.
Hal ini sebagaimana disampaikan juru bicara Fraksi Partai Nasdem Mikdad Yeser dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Mikdad menyampaikan, sebagiamana diketahui kapasitas Fiskal Gorontalo Utara dalam APBD tahun anggaran 2023 sesungguhnya sangat rendah.
Kemudian keadaan tersebut ditambah lagi berkurangnya pendapatan yang bersumber dari SilPA atau pendapatan dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran tahun 2022.
“Sedangkan di lain sisi belanja kita bertambah akibat beban anggaran untuk membayar cicilan hutang Dana PEN, membayar gaji P3K yang telah direkrut tahun ini, serta kewajiban daerah mengalokasikan Dana Hibah Pilkada sebesar 40% pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023,” jelasnya.
Selain menghadapi problem fiskal seperti itu, lanjut Mikdad pemerintah daerah dihadapkan pula pada keharusan untuk konsisten mengalokasikan anggaran sesuai Mandatory Spending, untuk Pendidikan sebesar 20% dari APBD sebagaimana amanat UUD 1945.
“Untuk Kesehatan sebesar 10% dari APBD sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk Infrastruktur Daerah sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) sesuai UU APBN, serta untuk ADD sebesar 10% dari dana perimbangan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tentu menambah pelik pengelolaan APBD 2023,” terangnya.
Mikdad mengakui, gejala akan terjadinya kerunyaman anggaran di tahun ini mulai terasa, misalnya dengan adanya beberapa tuntutan masyarakat agar Pemerintah Daerah segera membayarkan hak-hak mereka yang belum terbayarkan.
“Hal ini sebagaimana protes mereka yang disampaikan di DPRD dan juga sudah diviralkan melalui media sosial,” kata Mikdad.
Begitu peliknya permasalahan anggaran yang dihadapi pemerintah saat ini, Fraksi Nasdem mengingatkan Bupati dan Pemerintah Daerah setempat untuk kiranya segera mengantisipasinya dengan cara mencari solusi yang komprehensif guna menghindari terjadinya kerunyaman dalam pengelolaan APBD Tahun anggaran 2023.
“Bahkan kami berharap jangan sampai terjadi gagal bayar di tahun berjalan ini karena pasti hal tersebut secara umum dapat menggangu kondusifitas daerah,” tegasnya.
