Bersama Bank SulutGo, Pemkab Pohuwato Lakukan PKS Penyelenggaraan Kartu Kredit Dalam Pelaksanaan APBD

PKS Penyelenggaraan Kartu Kredit

banner 468x60

READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melakukan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo tentang penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD, serta perjanjian kerja sama tentang penempatan dana (deposito).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat BSG turut dihadiri Pimpinan Wilayah Gorontalo, Syahrun Botutihe serta Pemimpin Devisi PT. Bank Sulut-Go, Staf Ahli Bupati, Bahari Gobel, di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara-Gorontalo (Bank SulutGo), Selasa, (06/02/2024)

banner 468x60

Dihadapan manejemen Bank SulutGo, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo yang telah berkenan melakukan kerja sama dalam membantu mengawal pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pohuwato.

“Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD dan sebagai tindak lanjut surat edaran Kemendagri Nomor 903/5286/sj tentang implementasi penggunaan KKPD pada pemerintah daerah provinsi,”ungkapnya

Dijelaskan Saipul, kesepakatan bersama dan PKS itu merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Pemkab Pohuwato dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan pembayaran non tunai belanja barang/jasa dan belanja modal dalam pelaksanaan APBD melalui mekanisme uang persediaan (UP).

Ditambahkannya, kesepakatan bersama dan PKS itu juga merupakan pedoman dalam penggunaan/penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan ruang lingkup antara lain, penerbitan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), jaminan pembayaran terhadap pemakaian/penggunaan KKPD oleh pemegang KKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penerbitan tagihan e-billing, pemberian layanan atas penggunaan/penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah.

“Dengan dilaksanakannya kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu pemerintah daerah agar pelaksanaan penggunaan/penyelenggaraan KKPD dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya untuk penggunaan uang persediaan (UP) dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara transparansi dan akuntabel serta dapat membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat kepada semua pihak”,pungkasnya

Baca berita kami lainnya di

banner 468x60