READ.ID-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden aparat kepolisian dengan Laskar Forum Pembela Islam (FPI) di tol Cikampek arah Karawang Timur, Minggu (6/12) dinihari.
Enam Laskar FPI dipastikan meninggal dunia. Mereka meregang nyawa setelah peluru tajam menghantam keenam anggota Laskar FPI tersebut. Jenazah mereka sampai berita ini diturunkan masih terbujur di kamar mayat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan belum bisa diambil dilihat apalgi diambil keluarga korban.
Sebagai wakil rakyat, kata Jazuli, Fraksi PKS segera meminta pimpinan termasuk Komisi III DPR RI memanggil Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya. Pada sisi lain, Fraksi PKS juga meminta Pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim pencari fakta independen.
Pembentukan tim independen itu untuk menjawab semua keraguan publik secara luas, menjamin keadilan, transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus yang memprihatinkan kita semua ini. “Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai,” ungkap Jazuli kepada Read.id, Selasa (8/12) petang.
Menurut politisi senior yang duduk di Komisi membidangi pertahanan dan luar negeri tersebut, semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dalam perkembangannya, lanjut anggota Komisi I DPR RI tersebut, kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dengan versi FPI. Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa itu hingga menyebabkan kematian enam anggota Laskar FPI.
“Fraksi PKS DPR RI mendapat banyak pertanyaan dari banyak tokoh dan masyarakat luas serta dorongan dari publik untuk mengawal kasus tersebut sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel,” kata dia.
Dalam konteks tersebut, lanjut wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Banten itu, Fraksi PKS DPR RI menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus ini ke Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM). Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif. Fraksi PKS memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.
“Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional serperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia,” tekan Jazuli.
Karena itu, suluruh upaya menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.
“Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum, karena itu semua pihak tanpa kecuali harus tunduk dan patuh kepada koridor hukum yang ada,” demikian Dr H Jazuli Juwaini.
