READ.ID – Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki berharap bahwa empat buah rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan legislatif, menjadi produk hukum yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Gorontalo.
Empat buah ranperda tersebut, yaitu pertama tentang ranperda fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kedua, yakni perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Ketiga, yaitu penyelenggaraan inovasi daerah.
Serta, keempat adalah ranperda terkait nama-nama jalan dan sarana umum.
Hal ini disampaikan Hardi Sidiki, dalam sambutannyasaat membuka kegiatan acara konsultasi publik terhadap empat buah ranperda, usul inisiatif legislatif, Senin (2/10/2023).
Hardi Sidiki memaparkan, bahwa empat buah rancangan peraturan daerah ini, merupakan produk DPRD Kota Gorontalo, yang sampai saat ini sementara dalam pembahasan oleh pansus DPRD.
Namun, kata Hardi, sebelum perda ini ditetapkan menjadi produk hukum daerah, maka perlu dilakukan konsultasi publik.
“Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari ranperda tesrsebut”, ungkap Hardi Sidiki.
Ia menjelaskan, jika hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011.
Berdasarkan hal ini, masyarakat dapat mengakses dan berperan langsung dalam memberikan masukan, serta informasi demi menyempurnakan ranperda tersebut.
“Sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Gorontalo. Baik melalui android maupun teknologi informasi lainnya”, tegas Hardi Sidiki.
Pihaknya pun berharap, dengan adanya informasi, pendapat, masukan, saran, yang berkembang dalam pelaksanaan konsultasi publik ini, dapat memberikan kontribusi yang positif demi kesempurnaan ranperda tersebut.
